Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menegaskan pentingnya kehadiran polisi aktif dalam struktur kelembagaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Menurutnya, pelibatan Polri bersifat strategis mengingat kompleksitas persoalan migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Dari pandangan saya, KP2MI membutuhkan penegakan hukum yang melibatkan Polri,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Dzulfikar menjelaskan, KP2MI dan Polri telah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO.
Keberadaan desk tersebut diharapkan mempercepat proses penanganan karena koordinasi dapat dilakukan secara langsung.
“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO bisa lebih cepat dan efisien. Koordinasi dan komunikasi lebih lancar, serta pencegahan pengiriman PMI ilegal dapat dilakukan lebih masif,” jelasnya.
Ia menilai, pengalaman polisi aktif dalam investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum sangat relevan untuk menangani persoalan migran ilegal dan eksploitasi.
Sementara itu, KP2MI memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum.
“Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI sudah berpengalaman dalam investigasi, intelijen, dan operasional hukum. Ini sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” tuturnya.
Dzulfikar menegaskan, pelindungan pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden. Ia menyebut jumlah PMI prosedural dan nonprosedural saat ini berbanding hampir sama. Bahkan, mekanisme keberangkatan PMI nonprosedural umumnya melibatkan pihak-pihak yang melanggar hukum.
“Cara dan mekanisme pemberangkatan mereka sering melibatkan oknum yang tidak mematuhi aturan dan melanggar hukum. Karena itu, peran Polri sangat dibutuhkan untuk membantu KP2MI dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penempatan PMI ilegal,” tegasnya.
Menurut dia, salah satu direktorat baru di KP2MI kini diisi oleh perwira tinggi Polri, yakni Direktur Siber. Jabatan itu disebutnya sudah menunjukkan hasil konkret.
“Sejauh ini, Direktur Siber berhasil melakukan patroli siber dan men-takedown sekitar 1.200 unggahan di media sosial hasil koordinasi dengan berbagai pihak,” katanya.
Ketika ditanya apakah keberadaan Polri di KP2MI mendapat respons positif, Dzulfikar menegaskan bahwa kehadiran Polri sangat membantu.
“Sangat (membantu). Sejauh ini tidak ada kendala dalam komunikasi maupun kerja sama tim. Anggota Polri juga punya kelebihan karena terbiasa bekerja cepat, termasuk dalam situasi genting seperti penanganan TPPO dan pencegahan pengiriman PMI ilegal,” tutupnya.
